TTG/PRT/HSG

TTG/PRT/HSG belum di muat.

 

 

 

PENJELASAN TATA DASAR HKI

 Penjelasan istilah dalam Pembukaan

 

Tata Gereja adalah peraturan-peraturan yang menata (mengatur) kehidupan bergereja selaku tubuh Kristus, baik dalam hal ajaran, kehidupan organisatoris maupun sehubungan dengan pemeliharaannya. Dengan demikian yang dimaksud dengan Tata Gereja bukan hanya yang disebut dulu sebagai Anggaran Dasar, melainkan juga mencakup Peraturan Rumah Tangga dan Hukum Siasat Gereja, sehingga apa yang kita sebut sekarang sebagai Tata Gereja meliputi Tata Dasar, Peraturan Rumah Tangga dan Hukum Siasat Gereja.

 

Pembukaan sama artinya dengan Mukadimah atau Preambule. Di dalamnya dipaparkan apa dan siapa Huria Kristen Indonesia dan betapa pentingnya memperbaharui Tata Gereja HKI yang terdahulu dan menyusun Tata Gereja HKI yang baru ini agar HKI dapat menunaikan tugas panggilannya dan dapat membimbing para warga jemaatnya bertumbuh dalam harap, kasih dan iman, dan dalam hidupnya di zaman yang berkembang dan dunia yang penuh tantangan. Dalam Pembukaan ditekankan bahwa Tata Gereja yang terdiri dari tiga bagian itu merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Ini tidak berarti bahwa pasal-pasal dan ayat-ayat dalam Tata Gereja ini tidak dapat direvisi oleh Sinode, tetapi jika   revisi dilakukan, mesti bertujuan memperbaiki arti dan makna secara lengkap dan utuh

 

Tata Dasar (yang disingkat dengan TD) HKI adalah bagian pertama dan Tata Gereja HKI. Dalam TG HKI 1993, bagian ini disebut Tata Gereja. Sebelum tahun 1993 di HKI Tata Dasar disebut Statuten dd kemudian Anggaran Dasar. Dalam Tata Dasar diaturkan prinsip-prinsip dasar dan struktur pokok organisasi gerejawi Huria Kristen Indonesia. Isi Tata Dasar nantinya akan dirinci dan diperjelas dalam Peraturan Rumah Tangga HKI dan Hukum Siasat Gereja.

 

Penjelasan Tata Dasar

Bab I   : Bab ini merupakan nilai keberadaan (eksistensi) yang hakiki dari gereja HKI tempat bersekutu bagi orang yang percaya kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Berada dalam dimensi ruang dan waktu yang tidak terbatas.

Pasal 1            ayat a. Cukup jelas

Pasal I ayat b.            : HKI adalah persekutuan orang percaya kepada Allah. Di antara orang yang percaya itu masih ada yang belum dibaptis, tetapi masih dalam persiapan untuk dibaptis, yang kemudian disebut “anggota persiapan”. Anggota persiapan ini dalam HKI sudah terhitung dalam persekutuan orang yang percaya kepada Allah.

Pasal 2            : Simbol adalah gambar yang digunakan untuk menyatakan hakekat, semangat dan tekad dirinya sebagai pengikut Kristus.

Pasal 2 ayat a            :  Cukup jelas.

Pasal 2 ayat b            : Cukup jelas.

Pasal 3            : yang dimaksud dengan: “di tempat di mana berada “ adalah dimana jemaat-jemaat HKI sudah, sedang dan akan berada. Pusat HKI berada di Pematangsiantar, dan beralamat di: Jln. Melanthon Siregar No.111 (dahulu bernama An. Jln. Marihat N0.111 P. Siantar) Sumatra Utara Indonesia.

Pasal 4            : HKI didirikan untuk waktu yang tidak terbatas bersesuaian dengan sifat pemilik HKI, Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang hidup kekal dalam waktu yang tidak terbatas.

 

Bab II : Bab inilah yang menjadi landasan utama semua Peraturan-Peraturan HKI yang ada. Itulah sebabnya sangat tegas dan jelas disusun kata-kata “Dasar, Pengakuan” sebagai fundasi HKI secara utuh.

Pasal 5            :  Judul: Cukup jelas. Isi: Cukup jelas.

Pasal 6            :   Dengan pengakuan ini HKI adalah gereja yang rasuli dan mengikuti ajaran Bapak-bapak gereja tentang keesaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus (hasil rumusan Konsili Nicea tahun 325 dan rumusan Athanasius), clan HKI adalah gereja reformasi yang beraliran teologia Lutheran berdasarkan Konfesi Augsburg 1530. Dengan demikian HKI terbuka untuk kebersamaan dalam gerakan oikumenis dengan gereja-gereja lain. Sehubungan dengan Au fin-1 menerima isi Dokumen Keesaan Gereja-gereja (DKG) rumusan Sidang Raya PGI tahun 2000 di Palangkaraya sebagai pedoman pergaulannya dengan gereja-gereja lainnya. Dan apabila HKI merasa membutuhkan rumusan konfesi (pengakuan) yang lebih berdaya guna dan lebih relevan dalam menjawab tantangan zaman, HKI melalui Sinodenya dapat merumuskan konfessinya sendiri.

Pasal 7            :  Mengakui juga mencakup arti melaksanakan. Alasan mengapa HKI mengakui hanya Pembaptisan Kudus dan Perjamuan Kudus sebagai sakramen adalah karena dalam Alkitab Tuhan Yesus memerintahkan hanya kedua hal ini untuk dilakukan pengikutnya (Matius 26:26-26 dan paralelnya; Matius 28:19-20; Markus 16:16), sehingga berdasarkan perintah itulah HKI mengakuinya sebagai sakramen. Dengan demikian HKI memahami Sidi (krisma/ Penguatan), Pemberkatan Nikah,

 

Tobat (Pengakuan Dosa), Pengurapan orang sakit, dan Imamat bukanlah sakramen, melainkan sebagai acara pelayanan gerejawi (atau semacam sakramentalia).

Pasal 8            :   Hari Reformasi 31 Oktober dan Hari Ulangtahun HKI setiap tgl. 1 Mei dirayakan pada Minggu terdekat sesudah hari dan tanggal itu. Tanggal dan hari perayaan untuk nomor urut a  sampai dengan i tidak dapat diubah-ubah dari hari dan tanggal yang sudah ditetapkan seluruh umat kristen seluruh dunia untuk setiap tahunnya.

Bab III              : Judul : Dalam judul ini apa yang dimaksud dengan visi dan misi adalah yang tercakup dalam tujuan, tugas dan usaha dan demikian sebaliknya, karena visi mencakup tujuan dan tugas, sedangkan misi terjabar dalam usaha.

Pasal 9 :  Tujuan HKI adalah rumusan singkat dari apa yang tertulis dalam Markus 16:15: “Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.”, Matius 28:19-20: “Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu.”; Filipi 2: 11: “dan segala lidah mengaku: ‘Yesus Kristus adalah Tuhan,’ bagi kemuliaan Allah, Bapa!.” Inilah bagian dari visi HKI.

Pasal 10 : Tugas kesaksian (marturia) adalah salah satu dari tritugas gereja sesuai dengan perintah Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan: “dan lagi dalam nama-Nya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu” (Lukas 24:47-48). “Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi” (Kisah Para Rasul 1:8) dan suruhan untuk “pergilah, jadikanlah semua orang murid-Ku” yang diperintahkan Yesus Kristus dalam Matius 28:19-20 dan “Pergilah keseluruh dunia! dalam Markus 16:15. Tugas Kesaksian (marturia) adalah tugas memberitakan Injil keselamatan dari Yesus Kristus, dengan menggunakan segala daya, dana dan cara/metode yang dimiliki HKI.

Tugas persekutuan (koinonia) adalah salah satu dari tritugas gereja sesuai dengan perintah Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan: “Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku di situ Aku ada di tengah-tengah mereka” (Matius 18:20). “Dan bukan untuk mereka ini saja Aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang, yang percaya kepada-Ku oleh pemberitaan mereka; supaya mereka semua menjadi sate, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam Kita, supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku.” (Yohanes 17:20-21). Dan sebagaimana digambarkan oleh Rasul Paulus dengan mengatakan: “demikianlah juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain” (Roma 12:5); “Sebab dalam satu Roh kita semua, baik orang Yahudi maupun, orang Yunani, baik budak, maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu Roh” (lKorintus 12:13). “la (Yesus Kristus) lah kepada tubuh, yaitu jemaat” (Kolose 1:18). “Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah” (Kolose 3:15). Dari itu tugas persekutuan (koinonia) adalah tugas membangun jemaat Tuhan ibarat membangun satu tubuh yang utuh, sehat jasmani dan rohani.

Tugas pelayanan (diakonia) adalah salah satu dan tritugas gereja sesuai dengan perintah Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan: “Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah is menjadi pelayanmu, dan barangsiapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah is menjadi hambamu; sama seperti Anak Manusia datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang” (Matius 20: 26b-28). Dan sebagaimana dianjurkan oleh Rasul Petrus: “Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah” (1Petrus 4:10). Dari itu tugas pelayanan (diakonia) adalah tugas untuk menyalurkan anugerah/kasih karunia Yesus Kristus kepada seluruh umat manusia, dengan menggunakan semua talenta, tenaga, dan harta yang dianugerahkan Tuhan kepada HKI, sehingga dunia ini menjadi dunia yang layak huni bagi umat Tuhan  dan semua umat manusia menikmati damai sejahtera (syalom) yang dari Allah.

 

Pasal 11 ayat a          :  Cukup jelas.

Pasal 11 ayat b          : Tugas ini didasarkan pada Kisah Para Rasul 6:1-4: “Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda – janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu keduabelas Rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata: ‘Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan pelayanan Firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah tujuh orang dari antaramu, yang terkenal baik, dan yang penuh Roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan Firman.” ; l Korintus 16:1-4: “Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap

 

Minggu hendaklah kamu masing-masing – sesuai dengan apa yang kamu peroleh – menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan, kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang, yang kamu anggap layak, dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting, bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku.”; Matius 25:35-40:”Sebab ketika Aku lapar, kamu memberi Aku makan, ketika Aku haus, kamu memberi Aku minum, ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan; ketika Aku telanjang, kamu memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit, kamu melawat Aku; ketika Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku. Maka orang-orang benar im akan menjawab Dia, katanya: Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bilamanakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bilamanakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan Raja itu akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku.”

Pasal 11 ayat c          :  Cukup jelas.

Pasal 11 ayat d          : Sesuai dengan Firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 1:1 : ” Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.”; Efesus 4:17-19: “Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjhkan dengan serakah segala macam kecemaran. “Kolose 3:5-9: “Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mutlutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya.”

Pasal 11 ayat e          :  Dalam usaha ini warga HKI terpanggil menjadi pelopor-pelopor gerakan oikumenis dan penyatuan gereja atau denominasi, seperti telah terjadi dalam pengalaman sejarah HKI sendiri. Tugas itu sesuai dengan doa Tuhan Yesus Kristus dalam Yohanes 17:21: “Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam Kita, supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku.”

Pasal 11 ayat f           : Keutuhan ciptaan ( the integration of creation) meliputi pelestarian lingkungan hidup. Penggunaan sumber daya alam tanpa mengadakan pengrusakan kepada dunia sekitar (ekologi) dan kehidupan manusia. Tugas ini didasarkan pada nats Alkitab: Kejadian 2:15 “TUHAN Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu.” Kejadian 1:28: “Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: ‘Beranakcuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. “; dan Mazmur 104 ( baca dari Alkitab).

Pasal 11 ayat g:  Cukup jelas

Pasal 11 ayat h          : “Kehidupan bergereja” maksudnya adalah corak kehidupan di mana ajaran-ajaran gerejawi (tuntutan-tuntuan Firman Tuhan atau ajaran Tuhan Yesus) diterapkan dalam kehidupan sehan-hari. Itulah kehidupan yang penuh harap, kasih, iman dan damai, kehidupan yang menjadi saksi Kristus, bersekutu dalam Kristus dan melayani sebagaimana Kristus melayani.

Pasal 11 ayat i:          Nats Alkitab I Timotius 1:3-11 (baca dari Alkitab) :… supaya engkau… menasihatkan orang-orang tertentu, agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain..” (ayat 3). Tata Gereja (yang terdiri dari Tata Dasar, Peraturan Rumah Tangga dan Hukum Siasat Gereja) merupakan aturan gereja yang digunakan tanpa memisah-misahkannya dalam menggembalakan umat (warga HKI). Mendidik warga jemaat menjalankan dan mematuhi Peraturan Rumah Tangga juga termasuk bagian tugas penggembalaan.

 

Bab IV : Judul           : Cukup jelas

Pasal 12          : Siapa yang dimaksud dengan setiap anggota akan dirinci dalam Peraturan Rumah Tangga HKI, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Tata Dasar ini.

Pasal 13  :  Adanya tingkat persekutuan yang disebut jemaat, resort, daerah dan pusat bukan bermaksud untuk mengkotak-kotakkan warga dan pelayan HKI, dan bukan pula mau membentuk hierarki dalam gereja, melainkan persekutuan dibentuk dalam rangka intensifikasi dan kordinasi pelayanan.

 

Bab V : Judul: Cukup jelas.

 

Pasal 14 : Rinciannya dipaparkan di dalam Peraturan Rumah Tangga.

 

Bab VI            :  Judul : Alat pelayanan adalah perangkat organisasi gereja HKI dalam menjalankan roda  organisasi HKI sehingga HKI dapat menjalankan usahanya dan mencapai tujuannya.

Pasal 15 ayat a          :  Pimpinan di HKI  disebut Pucuk Pimpinan HKI. Sebutan Pucuk Pimpinan  bukan bermaksud untuk memberi peluang kepada pimpinan HKI menjadi “segala-galanya” dalam HKI. Semangat kebersamaan harus terbina dalam corak kepemimpinan  HKI yang nampak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepemimpinan yang berjenjang.

Pasal 15 ayat b : Pimpinan HKI di Daerah dijabat oleh Praeses.  Dalam fungsi inilah Praeses bekerja sebagai perpanjangan tangan Pucuk Pimpinan HKI.

Pasal 15 ayat c          : Pimpinan HKI di Resort dijabat oleh Pendeta Resort. Dalam fungsi ini Pendeta Resort bekerja sebagai perpanjangan tangan Pucuk Pimpinan HKI melalui Daerah.

Pasal 15 ayat d: Pimpinan HKI di Jemaat dijabat oleh Pendeta atau Guru Jemaat. Dalam fungsi ini Pendeta atau Guru Jemaat bekerja sebagai perpanjangan Pucuk Pimpinan HKI melalui Daerah dan Resort.

Pasal 16 : Judul: Yang dimaksud dengan Majelis adalah badan yang berfungsi sebagai mitra kerja terhadap Pimpinan di setiap jenjang.

Pasal 16 ayat a          : Majelis Pusat (MP) adalah badan kemitraan terhadap Pucuk Pimpinan  di tingkat pusat. Dulu Majelis Pusat mencakup Pucuk Pimpinan tetapi dengan struktur baru ini jelas ada pemisahan antara Pucuk Pimpinan  dan Majelis Pusat.

Pasal 16 ayat b : Majelis Daerah (MD) adalah mitra kerja Pimpinan Daerah yang dipimpin oleh Praeses.

Pasal 16 ayat c : Majelis Resort (MR) adalah mitra kerja Pimpinan Resort yang dipimpin oleh Pendeta Resort.

Pasal 16 ayat d          : Majelis Jemaat (MJ) adalah mitra kerja Pimpinan Jemaat yang dipimpin oleh Pendeta atau Guru Jemaat.

Pasal 17 :   Cukup jelas.

Pasal 18 ayat a          : Dulu digunakan istilah “Rapat Pendeta”, sekarang Konven Pendeta, yakni badan persekutuan para pendeta untuk memikirkan kemajuan HKI. Keputusan Konven Pendeta menjadi saran  kepada Pimpinan Pusat HKI.

Pasal 18 ayat b          : Dulu persekutuan guru jemaat disebut Badan Persekutuan Kesejahteraan Bersama (BPKB) Guru Jemaat HKI. Sekarang persekutuan ini disebut Persekutuan Guru Jemaat (PGJ) dibawah koordinasi Departemen Koinonia.

 

Pasal 19 : Cukup jelas.

 

Bab VII: Judul : cukup jelas

Pasal 20 : Di sini tidak digunakan istilah Sinode Am atau Sinode Besar atau Sinode Godang atau Sinode Bolon, tetapi cukup dengan istilah sinode untuk menyebutkan sidang lengkap HKI yang dilakukan oleh para utusan jemaat, resort, daerah, lembaga-lembaga, badan usaha HKI sesuai dengan peraturan yang berlaku di HKI. Untuk rapat lengkap HKI di tingkat daerah disebut Sidang daerah; untuk tingkat resort disebut sidang resort dan untuk tingkat jemaat disebut sidang jemaat.

 

Bab VIII: Judul Cukup jelas

Pasal 21  ayat a: Dalam “Seluruh anggota HKI” tercakup juga seluruh pelayan HKI dan sumber daya manusia yang ada dan dimiliki HKI. Harta bergerak dan tidak bergerak bisa saja didaftarkan di jemaat, resort, daerah, pusat, di departemen -departemen, di lembaga-lembaga, di Yayasan dan Badan Usaha milik atau yang memakai nama HKI. Semuanya itu merupakan satu kesatuan menjadi harta kekayaan HKI, baik secara hukum maupun secara fisik.

Pasal 21 ayat b: Pengalihan dan perpindahan hak hanya dapat dilakukan jika berpedoman kepada tujuan, visi dan misi HKI sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sinode.

Pasal 22 : cukup jelas

Pasal 23 : Pasal ini memberi peluang pada penyelanggaraan sinode melakukan  perubahan secara menyeluruh atau bab atau pasal atau ayat.

 

Bab IX            : Judul: Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Yang dimaksud dengan menunggu penyesuaian terhadap Tata Gereja Tahun 2000 adalah:

  1. Dapat dilaksanakan sampai berakhirnya masa berlaku ketetapan yang telah dikeluarkan.
  2. Dapat dilaksanakan sebelum masa berakhirnya masa berlaku ketetapan yang telah dikeluarkan apabila diusulkan kepada Pucuk Pimpinan.

 

Bab X :  Judul : Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

 

PENJELASAN  PRT HKI 2005

 

  1. Sebutan Peraturan Rumah Tangga

Peraturan Rumah Tangga  HKI adalah peraturan yang  mengatur  bagaimana  Huria Kristen Indonesia  sebagai organisasi gerejawi dapat menjalankan hidup “rumah tangga”-nya sehingga dia benar-benar persekutuan orang yang percaya kepada Allah, Bapa-Anak-Roh Kudus,  sebagai eklesia yang dipanggil ke luar dari dunia dan disuruh menjadi garam dan terang  ke dalam dunia, supaya semakin banyak lidah mengaku bahwa Yesus Kristus, Tuhan, demi kemuliaan Allah Bapa, dan dengan demikian HKI dapat menjalankan tugas dan usahanya  demi mencapai tujuannya. Peraturan Rumah Tangga HKI merupakan uraian yang lebih rinci untuk Tata Dasar HKI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rumah Tangga ini.

 

Sekarang ini banyak istilah yang dikenal untuk Peraturan Rumah Tangga. Ada yang menyebutnya “Anggaran Rumah Tangga”, “Tata Laksana”, “Pedoman Kerja”, “Tata Kerja”. Istilah-istilah ini tidak kita gunakan, bukan hanya karena HKI telah terbiasa menyebut “Peraturan Rumah Tangga”, tetapi juga karena  sebutan itulah yang paling tepat sampai sekarang. Peraturan Rumah Tangga  bukan hanya  merupakan tata laksana organisasi yang menjabarkan tata dasar, melainkan juga  mengandung  pengaturan hidup yang berkerohanian  dalam suatu  perangkat kerja yang saling mengasihi dan saling menopang.

 

  1. Sistematika penyusunan PRT HKI 2005 ini dibuat sesuai dengan jenjang-jenjang berdirinya persekutuan orang Kristen yang berhimpun di HKI hingga menjadi suatu huria (yaitu gereja milik Tuhan), yakni dimulai dengan adanya orang percaya yang menjadi anggota, kemudian menjadi jemaat, lalu jemaat membentuk resort, dan reosrt-resort membentuk Daerah dan  semuanya bersekutu di pusat.

 

Penjelasan bab demi bab, pasal demi pasal dan ayat demi ayat

dari PRT HKI 2005

Bab I : Judul  : Cukup jelas

Pasal 1 ayat a : cukup jelas

Pasal 1 ayat b butir 1) : cukup jelas

Pasal 1 ayat b butir 2). : cukup jelas

Pasal 1 ayat b butir 3) : Bisa saja satu jemaat belum memiliki tempat peribadahan  sebagai milik jemaat itu sendiri, tetapi masih meminjam ruangan sekolah  atau gedung lainnya. Namun dengan demikian sudah ada  tempat peribadahan mereka, dan jemaat sedemikian juga dapat sebagai jemaat penuh, bukan lagi  jemaat persiapan.

Sarana Peribadahan meliputi : buku-buku yang wajib dimiliki oleh jemaat, yaitu:

  1. Alkitab, Agenda HKI dan Buku Nyanyian (Buku Ende)
  2. Tata Gereja (Tata Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Hukum Siasat Gereja) HKI.
  3. Buku Warta Jemaat (Buku Tingting).
  4. Katekismus, Konfesi.
  5. Buku Induk, Buku Statistik, Buku Daftar Hadir, Buku Daftar Baptis, Buku Daftar Naik Sidi, Buku daftar Permohonan Nikah, Buku Daftar Perkawinan, Buku Daftar Meninggal, Buku Daftar Mutasi Anggota Jemaat (Buku Masuk dan Pindah Anggota), Buku Kas, Buku Inventaris Jemat, dan Buku-buku yang dianggap perlu.
  6. Podium dan altar pemberitaan Injil.
  7. Kantong persembahan.

Pasal 1 ayat b butir 4) :  cukup jelas

Pasal 1 ayat b butir 5) : cukup jelas

Pasal 1 ayat b butir 6) : Jemaat diresmikan Ephorus. Untuk melaksanakan  peresmian itu Ephorus dapat mewakilkan kepada Praeses. Bila Praeses meresmikan jemaat, dia bertindak mewakili Ephorus.  Jemaat –jemaat baru yang sudah diresmikan akan diteguhkan di Sidang Resort, Sidang Daerah, bahkan di Sinode, sehingga semua orang tahu  bahwa jemaat itu sudah masuk dalam persekutuan HKI di resort, daerah dan pusat.

Pasal 1 ayat c butir 1) : cukup jelas

Pasal 1 ayat c  butir 2) b) : Bisa saja tempat peribadatan itu masih berupa tempat sementara, atau menumpang di rumah anggota jemaat.

Pasal 1 ayat c  butir 2), c) :Misalnya menjadi calon sintua, menjadi Pimpinan sementara jemaat itu.

Pasal 1 ayat c butir 2), d) :cukup jelas.

Pasal 1 ayat c  butir 2), e): Permohonan itu ditandatangani semua kepala keluarga yang menjadi anggota jemaat persiapan, atau oleh pemimpin mereka atas nama semua keluarga yang menjadi anggota jemaat persiapan tersebut.

 

Pasal 2: Judul : cukup jelas

Pasal 2 ayat a butir 1) :  Sudah nikah berarti punya isteri atau suami atau sudah pernah punya isteri atau suami.

Pasal 2 ayat a butir 2) : cukup jelas.

Pasal 2 ayat a butir 3) : cukup jelas.

Pasal 2 ayat a butir 4) : Bisa saja anggota persiapan itu masih bayi yang lahir di tengah keluarga orang kristen dan menunggu dibaptiskan; tetapi bisa juga anggota persiapan itu sudah orang dewasa yang datang dari agama non-kristen dan sedang dipersiapkan untuk menerima baptisan kudus.

Pasal 2 ayat a butir 5) :  Anggota Penggembalaan Khusus adalah anggota jemaat yang dikenai hukuman karena melanggar Hukum Siasat Gereja, sehingga dia berada dalam penggembalaan khusus guna pemulihan status keanggotaannya semula.

Pasal 2 ayat a butir 5). : cukup jelas.

Pasal 2 ayat b butir 1)-5) : cukup jelas.

Pasal 2 ayat b butir 6) : Menerima permohonan lain artinya dengan mengabulkan permohonan. Menerima permohonan berarti  bersedia membawa permohonan itu ke rapat majelis jemaat agar dibahas apakah dikabulkan atau ditolak. Mengabulkan permohonan berarti  bahwa orang yang memohon itu resmi diterima menjadi anggota jemaat HKI.

Pasal 2 ayat c  : cukup jelas

Pasal 2 ayat d butir 1) – 4) :  cukup jelas

Pasal 2 ayat d butir 5) :   Anggota tamu yang berhak menerima sakramen perjamuan kudus adalah orang yang telah sidi dan tidak sedang menjalani penggembalaan khusus karena dikenakan Hukum Siasat Gereja  oleh gereja asalnya.

Pasal 2 ayat e butir 1) – 6)  : cukup jelas

 

Pasal 3 ayat a butir 1).a) : Guru jemaat bisa saja  tenaga pelayan yang ditempatkan Pimpinan Pusat sebagai pelayan penuh waktu, dan bisa juga  salah seorang sintua yang dipilih  jemaat itu menjadi guru jemaat mereka. Dia merupakan wakil dari pemimpin tingkat atasnya menjalankan tugas kepemimpinan agar segala ketentuan, keputusan HKI telaksana di tingkat jemaat yang menjadi wilayah tugasnya. Dengan demikian kepemimpinan di HKI bukanlah kepemimpinan yang otonom. Pelaksanaan tugas kepemimpinan di jemaat haruslah selalu merupakan penjabaran tugas kepemimpinan HKI secara utuh dan menyeluruh.

Pasal 3 ayat a butir 1).b).: Pendeta sebagai pimpinan jemaat sekaligus pimpinan resort.

Pasal 3 ayat a butir 1) c). : cukup jelas.

Pasal 3 ayat a butir 2):  berlaku untuk guru jemaat yang dipilih jemaat dari kalangan sintua di jemaat itu menjadi guru jemaat mereka.

Pasal 3 ayat a butir 3).a : Jemaat sebagai basis pelayanan harus dipimpin secara bersama-sama sehingga sasaran pelayanan dapat menjangkau kebutuhan warga jemaat secara mendasar, dan serentak dengan itu pelayanan semakin terarah dalam menopang pelayanan HKI secara utuh dan menyeluruh.

Pasal 3 ayat a butir 3) b : Arah dan kebijakan pelayanan yang tertuang dalam PPPTJ dan APBJ yang diajukan pimpinan jemaat harus selalu mencerminkan arah dan kebijakan HKI secara menyeluruh. Pendeta Resort mengesahkan agar program jemaat terarah melaksanakan progran Resort, Daerah dan Pusat.

Pasal 3 ayat a butir 3). c) – h)  : cukup jelas

Pasal 3 ayat a butir 3), i): maksudnya informasi tertulis.

Pasal 3 ayat a butir 3) j) – m): cukup jelas.

Pasal 3 ayat b – d: cukup jelas

 

Pasal 4 : cukup jelas.

 

Bab II : RESORT

Pasal 5  : cukup jelas.

Pasal 5 ayat c butir 6). : Tugas meresmikan resort  dapat didelegasikan Pucuk Pimpinan kepada Praeses. Praeses meresmikan resort  adalah atas nama Ephorus. Resort yang telah diresmikan  akan diteguhkan di Sidang daerah sebagai bagian dari Daerah itu.

Pasal 5 ayat c butir 7).: cukup jelas

 

Pasal 5 ayat d butir 1) – 4) : cukup jelas.

 

Pasal 6 ayat a  butir 1) –  : Pendeta Resort merupakan wakil dari pemimpin tingkat atasnya menjalankan tugas kepemimpinan di Resort agar segala ketentuan, keputusan HKI telaksana di tingkat Resort yang menjadi wilayah tugasnya. Dengan demikian kepemimpinan di HKI bukanlah kepemimpinan yang otonom. Pelaksanaan tugas kepemimpinan di Resort haruslah selalu merupakan penjabaran tugas kepemimpinan HKI secara utuh dan menyeluruh.

 

Pasal 6 ayat a  butir 2)  :  cukup jelas.

Pasal 6 ayat a  butir 3) a) : cukup jelas.

Pasal 6 ayat a  butir 3) b) : Sebagaimana tertulis dalam Agenda Penahbisan Pendeta.

Pasal 6 ayat a butir 3) c).- e): cukup jelas

Pasal 6 ayat a butir 3) f). : Arah dan kebijakan pelayanan yang tertuang dalam PPPTR dan APBR yang diajukan Pimpinan Resort harus selalu mencerminkan arah dan kebijakan HKI secara menyeluruh. Praeses mengesahkan agar program Resort terarah melaksanakan progran Daerah dan Pusat.

Pasal 6 ayat a butir 3) g) – s). : cukup jelas.

 

Pasal 7: cukup jelas

 

Bab III : DAERAH

 

Pasal 8 ayat a – b  : Cukup jelas.

 

Pasal 9 ayat a butir 1). : Praeses merupakan wakil dari Pucuk  Pimpinan menjalankan tugas kepemimpinan di Daerah agar segala ketentuan, keputusan HKI telaksana di tingkat Daerah yang menjadi wilayah tugasnya. Dengan demikian kepemimpinan di HKI bukanlah kepemimpinan yang otonom. Pelaksanaan tugas kepemimpinan di Daerah haruslah selalu merupakan penjabaran tugas kepemimpinan HKI secara utuh dan menyeluruh.

 

Pasal 9 ayat a butir 4) a)  : cukup jelas.

Pasal 9 ayat a butir 4) b) : Arah dan kebijakan pelayanan yang tertuang dalam PPPTD dan APBD yang diajukan Praeses harus selalu mencerminkan arah dan kebijakan Pucuk Pimpinan HKI.  Pucuk Pimpinan HKI mengesahkan agar program Daerah  terarah melaksanakan Program Pusat.

 

Pasal 9 ayat a butir 4) c) s/d. t) : cukup jelas.

 

Pasal 9 ayat b butir 1) s/d 3). : cukup jelas.

Pasal 9 ayat c – d. : cukup jelas.

 

Pasal 10 : Alat Pelayanan di Daerah : Cukup jelas.

 

Bab IV : PUSAT

Pasal 11  : cukup jelas

 

Pasal 12  ayat  a – b : cukup jelas

Pasal 12 ayat c: Semua tugas ini adalah tugas bersama Ephorus dan Sekretaris Jenderal selaku Pucuk Pimpinan HKI.

Pasal 12 ayat c butir 32): Pucuk Pimpinan sebagai mandataris sinode adalah penanggungjawab seluruh  pelaksanaan keputusan sinode. Dengan demikian laporan pelaksanaan keputusan Sinode hanya satu.

 

Pasal 13 ayat a – b  : cukup jelas.

Pasal 13 ayat b butir 2). : cukup jelas.

Pasal 13 ayat c butir 1) : Melayani di Resort mengandung arti bertugas sebagai Pendeta Resort yang memimpin resort.

Pasal 13 ayat c butir 2) – 8): cukup jelas

Pasal 13 ayat d: cukup jelas

 

Pasal 14 ayat a : Kata “unsur” berarti bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 14 ayat b  butir 1)  : cukup jelas.

Pasal 14 ayat b butir 2) : Pengambilan uang dari Kas HKI oleh Sekretaris Jenderal tanpa persetujuan Ephorus dianggap sebagai pelenggaran.

Pasal 14 ayat b butir 3) – 7) : cukup jelas.

Pasal 14 ayat c butir 1):  Melayani di Resort mengandung arti bertugas sebagai Pendeta Resort yang memimpin Resort.

Pasal 14 ayat d – e : cukup jelas.

 

Pasal 15 ayat a : Bendahara Pusat bukanlah unsur Pimpinan. Dia diangkat dan diberhentikan oleh Pucuk Pimpinan, atas persetujuan Rapat MP.

Pasal 15 ayat b – c:  : cukup jelas.

 

Bab V : PELAYAN GEREJAWI

 

Pasal 16 ayat a : cukup jelas

Pasal 16 ayat b – g  : Cukup jelas.

 

Pasal 17 : cukup jelas

 

Bab VI: Kemajelisan di HKI

 

Pasal 18  :  Penempatan guru jemaat penuh waktu yang menyebabkan lahirnya keputusan untuk menghentikan jabatan guru jemaat paruh waktu sebelum periodenya berakhir dapat dilakukan karena:

  1. Alasan kasualitas
  2. Atas permintaan rapat/sidang jemaat yang disampaikan oleh pendeta resort melalui Praeses kepada Pucuk Pimpinan.
  3. Kebutuhan jemaat yang menurut Pucuk Pimpinan dapat dilakukan.

 

 

Pasal 19 : Cukup Jelas

 

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21ayat a: Pimpinan Majelis di Jemaat adalah Guru Jemaat atau Pendeta di Resort khusus.

Pasal 21 ayat b: pembuatan angka ganjil (5, 7, 9, 11) adalah untuk menghindari pungutan suara yang sama jumlahnya jika harus terjadi vooting/ pemungutan suara.

Pasal 21 ayat c – e: cukup jelas.

 

Pasal 22 ayat a: Pimpinan Majelis Resort adalah Pendeta Resort.

Pasal 22 ayat b: pembuatan angka ganjil (5, 7, 9, 11) adalah untuk menghindari pungutan suara yang sama jumlahnya jika harus terjadi vooting/ pemungutan suara.

Pasal 22 ayat c – e: cukup jelas

 

Pasal 23 ayat a: Pimpinan Majelis Daerah adalah Praeses.

Pasal23 ayat b: pembuatan angka ganjil (5, 7, 9, 11) adalah untuk menghindari pungutan suara yang sama jumlahnya jika harus terjadi vooting/ pemungutan suara.

Pasal 23 ayat c: cukup jelas

Pasal 23 ayat d butir 1) – 4): cukup jelas

Pasal 23 ayat d butir 5: maksudnya adalah informasi tertulis.

Pasal 23 ayat e: cukup jelas

 

Pasal 24 ayat a: Majelis Pusat tidak memiliki Pimpinan yang permanen, yang ada adalah Pimpinan Rapat yang dipilih peserta rapat MP secara bergantian. Sebagai mitra Pucuk Pimpinan,  MP tidak berhak memberhentikan Ephorus atau Sekretaris Jenderal dari Jabatan Pucuk Pimpinan Pusat dan  Majelis Pusat sebaiknya  memberikan kritik membangun dan bukan  kritikan yang merongrong semata-mata. Majelis Pusat bukanlah atasan Pucuk Pimpinan yang pendapatnya mutlak harus didengarkan, walaupun pendapatnya dapat menunda  dijalankannya  rencana Pucuk Pimpinan; dan bukan pula sebagai  bawahan Pucuk Pimpinan yang pendapatnya tidak perlu didengarkan, walaupun pendapatnya dapat dikembalikan untuk diperbaiki. Kedua badan ini merupakan  badan yang berdiri sejajar dan saling bergandengan tangan untuk memajukan kerohanian dan pembangunan HKI. Masing-masing harus menunaikan tugas yang diembankan kepada masing-masing. Semangat dan pemahaman ini berlaku untuk kemitraan  Majelis Jemaat dengan Pimpinan  Jemaat, Majelis Resort dengan Pimpinan Resort dan Majelis Daerah dengan Pimpinan Daerah.

Pasal 24 ayat b: cukup jelas

Pasal  24   ayat   c butir 1) a)  : Melayani sebagai Pendeta di Resort.

Pasal 24 ayat c butir 1) b) – c): Calon Majelis Pusat terlebih dahulu menyerahkan bio data/ riwayat hidup kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 24 ayat c butir 1) d) – e) : cukup jelas

Pasal 24 ayat c butir 2): Calon Majelis Pusat dari non Pendeta terlebih dahulu menyerahkan bio data/ riwayat hidup kepada Panitia Pemilihan, melalui Praeses.

Pasal 24 ayat c  butir 3): cukup jelas

Pasal 24 ayat d butir 2) : dalam membuat peraturan, Pucuk Pimpinan mengajukan konsep untuk dikaji Rapat MP sehingga menjadi Peraturan yang dapat diberlakukan di HKI.

Pasal 24 ayat d butir 3): adalah : 1. tugas membahas dan mengkaji konsep RAPB HKI dan RAPB Kantor Pusat yang diajukan Pucuk Pimpinan dan memberikan saran-saran, pendapat serta koreksi terhadap konsep itu sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Penerimaan dan Belanja HKI dan Kantor Pusat untuk tahun yang akan dijalani.; 2. tugas merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja HKI dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Pusat pada tahun berjalan, apabila ternyata Anggaran yang pernah ditetapkan tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan pembangunan HKI.

Pasal 24 ayat e: dalam hal ini tidak ada lagi istilah Anggota Majelis Pusat.

Pasal 24 ayat f: cukup jelas.

 

Bab VII: Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 25 ayat a: dulu badan ini disebut TVK yang bertugas memverifikasi keuangan dan harta benda, tapi dengan peraturan yang baru ini, fungsi dan kedudukan BPK menyangkut pemeriksaan terhadap seluruh kebijakan dan pengelolaan keuangan dan harta kekayaan HKI.

Pasal 25 ayat b : cukup jelas

 

Pasal 26: cukup jelas

 

Pasal 27: cukup jelas

 

Pasal 28: cukup jelas

 

Pasal 29 ayat a: BPKP tidak dapat diisi oleh semua Pimpinan di tingkat Jemaat, Resort, Daerah dan Pusat.

Pasal 29 ayat b: syarat-syarat ini diserahkan kepada Panitia Pemilihan melalui Praeses.

Pasal 29 ayat c: cukup jelas

 

Bab VIII: Persekutuan Pelayan dan Lembaga

Pasal  30 : Judul: Dulu sebutan yang digunakan adalah sebutan Rapat Pendeta. Istilah Konven Pendeta  lebih menunjukkan persekutuan dibanding dengan istilah Rapat Pendeta. Konven itulah yang mengadakan rapat.

Pasal 31: cukup jelas

 

Pasal 32: cukup jelas

 

Bab IX: Yayasan dan Badan Usaha

 

Pasal 33: cukup jelas

 

Pasal 34: cukup jelas

 

 

Bab X: Rapat, Sidang, Sinode dan Periode

Pasal 35, d.1). Status keanggotaan sinode ini dapat ditinjau kembali (berakhir) bila:

  1. Yang bersangkutan melanggar TTG HKI sebagaimana dijelaskan dalam keputusan sidang dimana yang bersangkutan mendapat pengutusan.
  2. Pindah dari HKI.

 

Pasal 36: cukup jelas

 

Pasal 37 ayat a – c: cukup jelas

Pasal 37 ayat d butir 1) – 10): cukup jelas

Pasal 37 ayat d butir 11): Sidang Resort memiliki hak memilih peserta sinode utusan rumah tangga yang selanjutnya direkomendasikan oleh sidang daerah dan ditetapkan oleh Sinode.

Pasal 37 ayat d butir 12: cukup jelas

Pasal 37 ayat e: cukup jelas

 

Pasal 38: cukup jelas

 

Pasal 39: Status keanggotaan Sinode ini dengan sendirinya berakhir bila yang bersangkutan melanggar TTG dan Peraturan HKI lainnya sebagaimana disebutkan dalam rekomendasi Pimpinan unit yang mengutusnya.

 

Pasal 40: cukup jelas.

 

Bab XI: Tata Tertib Sinode, Sidang dan Rapat

Pasal  41: cukup jelas

Pasal 42: cukup jelas

Pasal 43: cukup jelas

 

Bab XII Pelantikan dan serah terima

Pasal 44: cukup jelas

Pasal 45: cukup jelas

 

Bab XIII: Harta Kekayaan

Pasal 46 : cukup jelas

 

Bab XIV

Pasal 47: cukup jelas

 

Bab XV: Aturan Peralihan dan Penutup

Pasal 48: cukup jelas

 

Pasal 49: cukup jelas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENJELASAN  HSG HKI 2005

 

Pasal 1: Prinsip ini berdasarkan kasih yang “agape, sehingga HSG ini tidak dapat digunakan sebagai alat permusuhan atau perseteruan. Melainkan alat untuk membuka dan menyediakan jalan pertobatan bagi seseorang yang terbukti dan ketahuan melanggar Firman Tuhan.

 

Pasal 2: jelas

 

Pasal 3: Jelas

 

Pasal 4:

 

Pasal 5: Jelas

 

Pasal 6: Jelas

 

Pasal 7: Jelas

 

Pasal 8: Jelas

 

Pasal 9: Jelas

 

Pasal 10: Jelas

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail