Sekber GOKESU Bertemu Ketua DEN, Bahas Masa Depan Lahan Eks TPL

huriakristenindonesia.com | Jakarta, 3 Juli 2025 – Sekretariat Bersama Gerakan Oikumene Keadilan Ekologis Sumatera Utara (Sekber GOKESU) melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Republik Indonesia, Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, di Kantor DEN, Jakarta. Pertemuan berlangsung secara hybrid dan turut diikuti oleh sejumlah kepala daerah dari kawasan Danau Toba melalui Zoom.

Hadir dalam pertemuan tersebut para Bupati dan Wakil Bupati dari Kabupaten Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan Toba. Dari unsur gereja, turut hadir utusan Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI), yakni Praeses HKI Daerah VII Pulau Jawa-Bali-Kalimantan, Pdt. Saidon Ambarita, S.Th., serta Pendeta HKI Resort Jakarta II, Pdt. Keyboard Munthe, M.Th.

Pertemuan ini diselenggarakan menyusul penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL), dengan fokus utama pembahasan masa depan 167.912 hektar lahan eks konsesi perusahaan tersebut. Sekber GOKESU sendiri merupakan koalisi yang dibentuk oleh gereja-gereja di Sumatera Utara bersama organisasi nirlaba yang memiliki perhatian terhadap isu keadilan ekologis.

Dalam forum tersebut, Sekber GOKESU menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, pengembalian hutan adat kepada komunitas masyarakat adat yang berhak, di mana berdasarkan data KSPPM dan AMAN, sekitar 43.294 hektar dari kawasan eks konsesi merupakan klaim masyarakat. Kedua, penghentian penerbitan izin baru bagi perusahaan ekstraktif di kawasan Tano Batak. Ketiga, pemulihan ekologi daerah aliran sungai sebagai bagian dari upaya rehabilitasi lingkungan yang terdampak.

Selain tuntutan, Sekber GOKESU juga mengusulkan sebuah peta jalan pembangunan bertajuk “A New Path for Tano Batak Development”. Roadmap ini bertumpu pada tiga pilar utama, yakni penguatan pendidikan, riset, dan inovasi yang dimodelkan seperti Institut Teknologi Del; pengembangan ekonomi hijau berbasis komoditas lokal seperti kopi, kemenyan (benzoin), andaliman, dan hortikultura; serta penguatan sektor pariwisata berbasis masyarakat, dengan masyarakat lokal sebagai pelaku utama sekaligus penerima manfaat.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Ketua DEN Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa sejumlah isu yang diangkat telah menjadi perhatian pemerintah dan sedang dalam proses penanganan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan aktif pemerintah daerah dan masyarakat sipil.

Lebih lanjut, Luhut juga menyatakan kesepakatannya bahwa ke depan tidak seharusnya ada lagi perusahaan ekstraktif yang beroperasi di wilayah Sumatera Utara, khususnya di kawasan Tano Batak.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam membangun sinergi antara pemerintah, gereja, dan masyarakat sipil, guna menghadirkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berpihak pada kesejahteraan masyarakat serta kelestarian ciptaan Tuhan.