PGI Gelar Sharing Meeting Gereja dan Pekerja Migran di Pematangsiantar, Perkuat Advokasi Kasus TPPO

huriakristenindonesia.com | Pematangsiantar – Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menggelar kegiatan “Sharing Meeting Gereja dan Pekerja Migran: Memperkuat Pelayanan Gereja untuk Advokasi Pekerja Migran” di Pematangsiantar, Sumatera Utara, pada 7–8 September 2026. Kegiatan yang digagas oleh Bidang Keadilan dan Perdamaian bersama Biro Perempuan dan Biro Litbang PGI ini digelar sebagai upaya memperkuat advokasi terhadap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terus menghantui para pekerja migran Indonesia.

Pertemuan ini menjadi respons atas persoalan migrasi dan TPPO yang kian kompleks, khususnya yang menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara. Sepanjang tahun 2026, wilayah ini diwarnai maraknya pengiriman pekerja migran secara ilegal, kasus penyiksaan, hingga tingginya angka kematian pekerja non-prosedural di Malaysia. Selain itu, sebanyak 12.019 warga negara Indonesia tercatat sebagai korban jaringan penipuan daring (online scam) di Kamboja dan mengajukan kepulangan ke Indonesia, dengan mayoritas korban berasal dari Sumatera Utara. Kamboja sendiri bukan merupakan negara tujuan penempatan resmi bagi PMI, sehingga mayoritas WNI yang berangkat ke sana merupakan korban perdagangan orang melalui perekrutan ilegal.

Kolaborasi Lintas Lembaga

Kegiatan ini terselenggara berkat kerja sama PGI, Mission 21 Asia, dan Sinode Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS). Program ini merupakan kelanjutan dari advokasi holistik yang telah dilakukan PGI sejak periode 2014–2019 bersama Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) di Nusa Tenggara Timur, sebagai tindak lanjut dari mandat Sidang Raya PGI ke-15 di Nias tahun 2014 yang menetapkan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu fokus utama pelayanan gereja. Isu HAM sendiri menjadi salah satu perhatian utama PGI dalam Program Kerja Lima Tahun (Prokelita) 2024–2029, khususnya pada Tujuan Strategis 1: Meningkatnya Perjuangan untuk Pemenuhan Keadilan dan Perdamaian.

Kegiatan dibuka dengan ibadah oleh Ephorus GKPS Pdt. John Christian Saragih, S.Th., M.Sc, dilanjutkan sambutan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution serta sambutan Majelis Pekerja Harian (MPH) PGI yang sekaligus membuka kegiatan secara resmi.

Peserta yang Hadir

Sebanyak 30 peserta hadir dalam pertemuan ini, mewakili utusan sinode gereja dan PGI Wilayah (PGIW) se-Sumatera Utara, perwakilan organisasi masyarakat sipil dan lembaga bantuan hukum, kepolisian, pemerintah, hingga aktivis dan mahasiswa dari organisasi kepemudaan Kristen yang memiliki perhatian terhadap isu PMI dan TPPO. Dari Huria Kristen Indonesia (HKI), hadir Pdt. Advend Nadapdap, S.Th, M.Si, yang menjabat sebagai Praeses HKI Daerah V Pantai Barat.

Bahas Isu dari Berbagai Perspektif

Pada hari pertama, kegiatan diisi dengan Sesi Panel yang menghadirkan tiga narasumber, yakni Pdt. Lenta Enni Simbolon, Wakil Sekretaris Umum PGI, yang membahas isu migran dan TPPO dari perspektif teologi; Serulina Tarigan, Direktur Kepulangan dan Rehabilitasi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang memaparkan peran kementerian dalam perlindungan dan pemenuhan hak PMI; serta perwakilan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) yang menyampaikan materi penegakan hukum bagi pelaku TPPO dan migrasi ilegal. Sesi ini dipandu oleh moderator Alfian.

Rangkaian dilanjutkan dengan Sesi Pradaya berupa perkenalan peserta dan pemetaan pengalaman terkait isu pekerja migran dan TPPO, serta Sesi Identifikasi Masalah mengenai kasus-kasus yang sedang terjadi di lapangan pelayanan. Kedua sesi ini difasilitasi oleh Pdt. Karmila Jusuf (Mission 21), Ridayani Damanik, dan Juandi Gultom. Hari pertama juga diisi sosialisasi Panduan Kurikulum Modul Kebangsaan oleh Pdt. Lenta Enni Simbolon dan Panduan Kebijakan Responsif Gender PGI oleh Ridayani Damanik, Plt. Kepala Biro Perempuan, dengan moderator Pdt. Jenny Purba dari GKPS.

Pada hari kedua, peserta mengikuti diskusi kelompok tematik untuk menyusun strategi pelayanan, jejaring, dan pengembangan shelter, dilanjutkan presentasi hasil kelompok, perumusan rekomendasi bersama, komitmen, serta rencana tindak lanjut yang difasilitasi Tim PGI, Pdt. Karmila Jusuf, dan Alfian.

Menuju Shelter Berbasis Gereja Pertama di Sumut

Melalui kegiatan ini, PGI berharap gereja-gereja anggota semakin memiliki kesadaran, pengetahuan, dan kapasitas untuk berperan aktif dalam pencegahan, perlindungan, pendampingan, dan advokasi bagi pekerja migran serta pencegahan TPPO.

Selain menghasilkan dokumen rekomendasi bersama dan Action Plan periode 2026–2027, kegiatan ini juga diharapkan melahirkan peta jalan (roadmap) pengembangan pilot project shelter bagi pekerja migran dan korban TPPO di Pematangsiantar, sekaligus terbentuknya jejaring koordinasi lintas gereja dan mitra strategis di Sumatera Utara. Shelter ini nantinya akan menjadi model perlindungan berbasis gereja pertama yang dikembangkan PGI di Sumatera Utara, sebagai pilot project dengan dukungan sinode gereja-gereja setempat, dan diharapkan berkembang menjadi center penghubung advokasi isu migran dan TPPO di wilayah ini.

Ajakan Bergerak Bersama

PGI mengajak seluruh peserta untuk bersama menegaskan komitmen agar gereja-gereja hadir bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai rumah perlindungan dan advokasi bagi pekerja migran Indonesia.

“Kini saatnya kita bergerak bersama gereja, masyarakat, dan pemerintah untuk mencegah perdagangan orang, melindungi yang rentan, dan mendampingi mereka yang membutuhkan, agar suara keadilan dan kasih benar-benar nyata di tengah kehidupan pekerja migran Indonesia,” demikian ajakan yang mengemuka dalam pertemuan tersebut. Pewarta dan Foto: Kabiro Infokom HKI, Pdt. Boy F. Tampubolon